oleh

Staf Khusus Gubernur NTT Minta Pemprov Akui Kesalahan


KUPANG- Nasib 15 Pejabat Tinggi Pratama (PTP) yang diangkat sebagai staf khusus gubernur NTT hingga kini belum menentu. Sejak dinonjobkan dan diangkat 15 Februari 2019 lalu, 15 pejabat ini malah menganggur. Bahkan, surat pemberhentian sebagai kepala dinas pun belum diterima.

Mantan Kepala Dinas PU NTT, Andre Kore mengatakan, pengangkatan staf khusus ASN dari awal memang sudah melanggar UU Nomor 5/2014  tentang ASN.

“Apa yang disampaikan oleh pakar tata negara itu lebih kepada regulasi tentang dibentuknya staf khusus yg memang tdk ada dasar hukumnya. Apalagi dengan alasan diskresi. Itupun jika tupoksi kepala daerah belum ada perangkat daerahnya,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (19/2/2021).

Baca Juga: Dua Tahun Jadi Staf Khusus Gubernur NTT, 15 Pejabat PTP Malah Nganggur

Menurut dia, kepala daerah bisa mengangkat staf khusus, itupun hanya bisa dilakukan di Pemda DKI, yang menjadi daerah khusus. Sementara  tugas pokok dan fungsi kepala daerah di NTT sudah terbagi habis dalam perangkat daerah dan biro sebagai unsur staf.

Apalagi, sudah ada staf ahli yang secara formal sudah disediakan secara struktural sebagai lembaga yang memberi pertimbangan kebijakan kepada kepala daerah. Sehingga, lanjut dia, pengangkatan staf khusus, baik ASN maupun non ASN menjadi bias manfaat, in efisiensi dan terjadi  mal admintrasi.

“Kehadiran staf khusus di Pemprov NTT lebih karena suatu kondisi dimana telah terjadi nonjob 15 PTP tanpa melalui mekanisme dan prosedur sebagaimana diatur dlm pasal 24 PP No. 53/2010 tentang disipiln ASN,” katanya. 

Ia mengatakan, pencopotan pejabat dari jabatan menjadi nonjob sesuai UU ASN, masuk dalam katagori hukuman berat yang harus didahului dengan evaluasi atau sidang etik. Hukuman berat dijatuhkan jika pejabat yang bersangkutan melakukan pelanggaran disipilin atau tidak menunjukkan kinerja yang baik.

BACA JUGA:   Mobil Avanza Seruduk Apotik Kimia Farma di Kupang

“Pencopotan pejabat yang berusia di atas 58 tahun yang akan pensiun pada usia 60 tahun, masuk dalam katagori pemaksaan pensiun,” tandasnya. 

Baca Juga: 15 Staf Khusus Gubernur NTT Nganggur, Pemprov NTT Lalai?

Ia menjelaskan, saat dinonjobkan, Pemprov NTT sedang melakukan perampingan organisasi perangkat daerah (OPD), sehingga perlu dilakukan mutasi pejabat dan pengurangan jumlah PTP.

Hal tersebut mengakibatkan PTP yang memasuki usia pensiun langsung diberhentikan dan mengurus pensiunnya. Dari 15 PTP yang layak untuk diberhentikan saat itu, bukan berjumlah 15 orang, tetapi hanya tujuh orang.

“Itupun katanya sudah berkonsultasi dengan KASN. Tapi apakah KASN merekomendasikan 15 orang? Padahal delapan orang yang belum memasuki usia pensiun itu tidak sedang menjalani hukuman disipiln dan tidak pernah ada sidang etik. Sebagai amanat UU ASN,” bebernya.

Baca Juga: Pengangkatan Staf Khusus Gubernur NTT Tak Ada Dasar Hukum

Pasal 24 PP /53 tahun 2010 tentang disipiln ASN disebutkan bahwa setiap atasan wajib memeriksa lebih dulu PNS yang akan dijatuhi hukuman disiplin. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam BAP. Faktanya, dari 15 PTP itu tidak pernah diperiksa oleh atasan apalagi di BAP-kan. Karena dinonjobkan begitu saja, maka dibentuklah staf khusus yang juga tidak ada dasar hukumnya. Disinilah terjadi mal admintrasi itu terjadi dan terus melahirkan kesalahan ikutan.

“Kami sekarang tersisa empat orang. Tahun ini tersisa tiga orang saja, karena satu lagi akan pensiun pada 2021 ini. Kami tidak mengharapkan apa-apa. Kami hanya ingin Pemprov mengakui kekeliruan ini agar kejadian ini tidak terjadi lagi di masa mendatang,” tutupnya.

Sumber: Pos Kupang