oleh

Siap-siap Ditangkap Polisi Jika Anda Naikan Harga Bahan Bangunan dan BBM

KUPANG– Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) menginstruksikan Satuan Polisi Pamong Praja (Pol-PP) bersama Polda NTT untuk melakukan sidak toko bahan bangunan.

“Saya instruksikan Kasat Pol PP Provinsi NTT berkoordinasi bersama Polda NTT untuk melakukan sidak mulai Rabu (7/4) terhadap Toko Penyedia Bahan Bangunan agar tidak menaikan bahan bangunan paska bencana di NTT,” tegas Viktor.

Baca juga: Polda NTT Tangkap 3 Pelaku Usaha Nakal yang Naikan Harga Bahan Bangunan

Selain harga bahan bangunan, ia juga meminta aparat melakukan sidak ke tempat penjual BBM yang menaikan harga di atas harga normal.

“Pedagang bahan bangunan dan BBM sungguh tidak turut merasa berduka dan perihatin terhadap peristiwa yang dialami rakyat NTT. Untuk itu saya perintahkan agar harga segera diturunkan,” tegas Viktor.

Ia meminta dukungan masyarakat melaporkan ke pihak berwajib jika menemukan pedagang nakal yang menaikan harga di situasi NTT sedang berkabung.

Sebelumnya, dalam sidaknya, Polda NTT berhasil mengamankan tiga pelaku usaha yang diduga menaikkan harga bahan bangunan setelah badai angin menerjang wilayah ini.

Direktur Kriminal Khusus Polda NTT, Kombes Pol Johnais Bangun mengatakan, tiga pelaku usaha yang berhasil diamankan itu yakni, M.M warga jln. Lalamentik No 47, Kelurahan Oebobo. Ia diamankan karena
menjual paku payung yang harga normal Rp. 27.000/kg menjadi Rp. 45.000/kg.

Baca Juga: Polda NTT Akan Sidak Penjual BBM Eceran yang Naikan Harga

NA, warga Jln. Fektor Fonay RT.15 RW.05 kelurahan Maulafa. Pelaku menjual seng 0,20 gajah duduk yang harga normal Rp. 53.000/lembar menjadi Rp. 68.000/lembar, seng 0,30 calisco harga normal Rp. 70.000 menjadi Rp. 90.000/lembar, paku payung harga awal Rp. 27.000/kg menjadi Rp. 40.000/kg.

BACA JUGA:   Bupati Manggarai Timur Sumbang Rp 20 Juta untuk Tabungan Pendidikan Anak-anak Korban Bencana Adonara

AK RB, warga Jln. Surdiman Kuanino (UD. KS). Pelaku menjual triplex 6 mm harga normal Rp. 78.000/lembar menjadi Rp. 100.000/lembar.

Pelaku diduga melanggar UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dengan ancaman hukuman pasal 5 bulan atau denda minimal 5 milyar dan max 25 milyar dan UU Nomor 8 Tahun 1999 perlindungan konsumen pasal 8 dan 9 tentang dilarang menaikkan harga sebelum melakukan obral dengan ancaman 2 tahun denda 500 juta.

“Ditahan atau tidak, tergantung pengembangan pemeriksaan,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (7/4/2021).

Ia mengimbau, agar pelaku usaha tidak mengambil keuntungan di saat warga lain sedang mengalami kesulitan.

“Jangan ambil kesempatan, kami akan tindak tegas,” tegasnya. (Julio Faria)