oleh

Perjuangkan Masyarakat Adat, Aman Mendatangi Pemda dan DPRD Matim

Borong – Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Flores Barat, gelar dialog dengan Pemerintah dan DPRD Kabupaten Manggarai Timur (Matim), NTT. Selasa, (22/6/2021).

Aman mendatangi Pemerintah dan DPRD Manggarai Timur, bertujuan  mempertanyakan hasil kerja Panitia dari Pemda. Sebagai tim yang berfungsi  dalam lakukan identifikasi, verifikasi dan validasi tentang  komunitas Masyarakat adat.

Ketua AMAN Flores Barat, Ferdinan Dance, kepada Wartawan sampaikan bahwa, di Manggarai Timur telah ditetapkan Perda Nomor 1 tahun 2018, tentang pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan hak Masyarakat hukum adat.

“Dengan demikian masyarakat Adat Manggarai timur sudah ada payung hukum. Yang wajib ditaati oleh masyarakat adat Manggarai timur (Matim) dan Pemda Matim. Serta para pihak yang ada di Kabupaten Matim”, ujarnya.

Menurutnya gerakan itu merupakan respon terhadap mandat yang secara jelas mendeklarasikan, pengakuan negara terhadap masyarakat adat.

“Apalagi setelah Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012, yang menyatakan Hutan yang  berada di wilayah hukum adat adalah Hutan Adat bukan lagi disebut Hutan Negara”, tandanya.

Lima poin catatan AMAN untuk Pemda Manggarai Timur :

1. Mempercepat pembahasan hasil kerja panitia masyarakat hukum adat untuk menjelaskan hasil identifikasi, verifikasi dan validasi masyarakat adat.

2. Untuk mengingat Pemerintah atau panitia agar proses identifikasi, verifikasi dan validasi segera terlaksana.

3. Merumuskan bersama-sama dalam rangka mengatasi konflik hutan adat.

4. Merumuskan bersama tentang Perbub, tentang pengesahan masyarakat adat dan wilayah ada
sehingga tidak ada lagi tumpang tindih dengan BKSDA, Dinas Kehutanan dan program Pemerintah.

5. Memberitahukan kepada panitia Bahwa AMAN mendukung beberapa data dukung :
– Pemetaan wilayah
– Data sosial
– Batas wilayah adat yang sudah ditanda tangani oleh para pihak (Pemangku adat) di perbatasan.

Jawaban Pemerintah

Melalui Kepala Dinas PMD Gaspar Nanggar, Pemda Matim berjanji
Paling lambat 31 Desember 2021. Proses identifikasi, verifikasi dengan validasi terhadap beberapa komunitas masyarakat adat akan dilakukan.

Dia menginformasikan bahwa hasil kerja dari Pantai tersebut nanti akan  disampaikan ke AMAN”, ujar Kadis Nanggar.

“Saya yakin AMAN akan menjadi teman yang aman. Kita akan berkerja sama dan berkolaborasi, untuk bisa memberikan yang terbaik”, harapnya.

Setelah berdialog dengan Pemda, yang diwakili oleh beberapa  Kepala OPD dan staf ahli, AMAN mendatangi kantor DPRD Kabupaten Manggarai Timur.

Dalam dialog yang berlangsung di ruang sidang Komisi C, Ketua Aman Ferdi Dance, berharap untuk Lembaga DPRD Matim, agar bisa alokasikan anggaran terkait kerja Panitia.

“Dari tahun 2019 sampai tahun 2021 Panitia yang dibentuk oleh Bupati belum laksanakan tugasnya. Untuk lakukan proses Identifikasi, verifikasi dan Validasi. Untuk komunitas masyarakat adat”, ucapnya.

Dia minta DPRD tetapkan anggaran untuk  Biaya Panitia yang dibentuk oleh Bupati, agar bisa berkerja dengan cepat.

Tanggapan DPRD

Siprianus Habur dari Partai Bulan Bintang (PBB) sampaikan, ketika berbicara tentang anggaran untuk kepentingan Rakyat, Pasti DPRD akan selalu setuju.

“Ada prioritasnya, kita tunggu pemerintah untuk bisa menjelaskan itu nantinya ke Dewan. Jadi kita harap Pemerintah untuk bisa menyampaikan dan mempertanggungjawabkan hal itu nanti”, ungkapnya.

Dia tegaskan aspirasi yang disampaikan oleh  AMAN sangat baik. Dia akui, banyak PERDA yang belum dijalankan serius oleh Pemerintah, dan berharap aspirasi dari AMAN akan menjadi catatan di Komisi A.

“Kita berharap ini nanti tidak bisa dilupakan”, tandasnya. (Yopie Moon)