oleh

Vinsen Sangu sebut Mutasi di Lingkup Setda Ende Sarat KKN

Ende – Anggota DPRD Kabupaten Ende, Vinsen Sangu soroti proses mutasi ASN di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Ende yang sarat korupsi Kolusi dan Nepotisme ( KKN).

Hal ini disampaikan Vinsen saat rapat Paripurna V masa sidang III dengan agenda Pembahasan dan Meminta Persetujuan Anggota DPRD Kabupaten Ende atas 5 buah Rancangan Peraturan Daerah untuk ditetapkan menjadi Perda, pada Selasa lalu ( 7 /09/ 2021 ).

Dikatakan Vinsen bahwa  Fraksi PDI Perjuangan menduga bahwa dalam proses mutasi Bupati Ende, lebih mendengar pembisik dari pada menggunakan tangan dan kepala dari Tim Penilai Kinerja (TPK). Baik yang ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun di tingkat Kabupaten.

” Kebijakan permutasian tersebut, lebih banyak mendengarkan pembisik – pembisik liar yang sedang mengelilingi Bupati dari pada Bupati mendengarkan dan mengikuti tim Penilai Kinerja yang sah dan benar sebagimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan,”ujar Ketua Fraksi PDIP itu.

Legislator PDIP itu menegaskan kebijakan permutasian ASN pada lingkup Setda Kabupaten Ende perlu didahului dengan perencanaan mutasi yang matang, objektif dan rasional.

Untuk itu, dikatakan Vinsen, perencanaan mutasi perlu memperhatikan beberapa aspek penting diantaranya kompetensi, pola karyer, pemetaan pegawai, penilaian prestasi kerja atau kinerja dan perilaku kerja serta kebutuhan organisasi.

Dijelaskan Vinsen, sebagai salah satu Fraksi pendukung pemerintah, tidak tega melihat kekeliruan dan bahkan kesalahan yang terjadi di depan mata. Untuk dibiarkan berlalu dan berjalan terus tanpa harus menegur.

“Mengingatkan bahkan berusaha untuk menghentikannya. Karena prinsip utama Fraksi, pendukung setia adalah berani berkata jujur, salah katakan salah, dan benar katakan benar”, ujarnya.

Dengan ini Fraksi PDI Perjuangan meminta kepada Bupati Ende, untuk sungguh menyelami dan memaknai pendapat salah satu ahli kebijakkan Publik yaitu Prof. Hasibuan.

Bahwa ada 3 dasar dalam kebijakan mutasi yakni pertama : Merit system, mutasi yang didasarkan atas landasan landasan yang bersifat ilmiah, objektif, dan hasil prestasi kerja.

Kedua : seniority system bahwa mutasi yang didsasarkan atas landasan masa kerja, usia, dan pengalaman kerja dari yang bersangkutan.

Ketiga : spoil system bahwa mutasi yang didasarkan atas landasan kekeluargaan, kelompok kepentingan, kroni dan kolega.

“Melihat persoalan itu Fraksi PDI Perjuangan, mendesak Bupati agar TPK jangan hanya menjadi tukang stempel dari pembisik – pembisik liar yang sedang memanfaatkan momentum kepemimpinan saat ini”, tandasnya. (Laporan Reporter Dian Timur/ Antonius Jata)