oleh

Anggaran JPS Covid Rp1,4 Miliar, Pemda Flotim Hanya Akomodir 2.421 Mahasiswa

Foto: Suasana rapat gabungan komisi DPRD Flotim dengan agenda penelusuran penggunaan anggaran covid-19

LARANTUKA– Pemerintah Flores Timur (Flotim) menganggarkan dana penanggulangan covid-19 tahun 2020 sebesar Rp.14 miliar.

Dari total anggaran itu, BPBD sebagai leading sektor mengalokasikan ke Jaringan Pengamanan Sosial (JPS) Kesra Setda Flotim sebesar Rp. 1.499.989.000.

Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Flotim, Abdul Razak dalam penjelasannya saat rapat gabungan komisi DPRD, Jumat 10 September 2021 mengatakan, dari total anggaran itu, digunakan untuk membantu mahasiswa Flotim di daerah Jawa-Papua yang terdampak covid-19.

Dana itu dibagikan ke 2.421 mahasiswa dengan besaran perbulan Rp.150.000 selama tiga bulan.

“Target kita 3.215 mahasiswa, tapi yang tercover hanya 2.421 dengan besaran perbulan Rp.150.000 selama tiga bulan. Jadi total untuk satu mahasiswa, Rp.450.000,” ungkapnya.

Selain untuk membiayai mahasiswa Flotim terdampak covid-19, kata dia, dana itu juga digunakan untuk biaya lembur, makan minum dan pembelian alat kerja petugas sebesar Rp 53 juta.

“Karena target jumlah mahasiswa tidak tercapai, maka sisa anggaran sebesar Rp 357.300.000 dikembalikan ke kas daerah. SP2D2 dan bukti pengembalian diserahkan juga ke inspektorat dan sudah diperiksa BPK. Semuanya tervalidasi,” katanya.

Sekda Flores Timur, Paulus Igo Geroda mengatakan, dana JPS itu diberikan khusus bagi mahasiswa yang tidak kembali ke Flotim, karena terdampak covid-19, yang dibuka melalui website Pemda.

“Daftarnya secara online selama satu bulan dan tidak diperpanjang. Syarat bagi mahasiswa yang terima JPS, harus ada surat keterangan RT/RW, lurah atau kepala desa yang menerangkan bahwa mahasiswa itu benar-benar tidak kembali ke daerah asal. Setelah melakukan verifikasi, dana ditransfer online.

“Mahasiswa penerima sudah diverifikasi oleh bagian kesra. Dan, saat verifikasi, banyak mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan administrasi. Tapi, kami hubungi lagi sehingga ditetapkan dalam SK bupati. Dari 2.421 mahasiswa, serapan anggarannya, Rp.1.089.450.000. Sisa anggarannya dikembalikan ke kas daerah,” jelasnya.

Penjelasan pemerintah itu ditanggapi anggota DPRD Flotim, Raymundus Boli Pehan.

“Kesannya menghabiskan anggaran karena ada belanja modal. Apalagi ada anggaran sisa yang dikembalikan, karena hanya sedikit mahasiswa yang didata. Saya jadi ragu kalau sisa anggaran itu dikembalikan. Kalau belum penuhi target, kenapa Pemda tidak membuka gelombang kedua untuk memberi peluang bagi mahasiswa yang belum mendaftar. Data terverifikasi jelas atau tidak? Karena ini secara online. Bisa saja mahasiswa itu di kampungnya tapi dia daftarkan saja,” tegasnya.

Hal itu juga disesalkan anggota Fraksi Golkar, Ignas Uran, lantaran masih banyak mahasiswa yang tidak tercover dalam JPS.

“Mahasiswa banyak, uang juga banyak tapi target tidak sesuai,” tandasnya. (*)