oleh

Mathias Enai: Peluang Pansus Dana Covi-19 Hampir Tidak Ada

Foto: Wakil Ketua DPRD Flotim, Mathias Werong Enai

LARANTUKA– Sidang gabungan komisi DPRD Flores Timur (Flotim) dengan agenda penelusuran penggunaan dana covid-19 tahun 2020 sebesar Rp 14 miliar berjalan alot di balai gelekat, Kamis 9 September 2021.

Sidang itu menghadirkan OPD teinis sebagai pengelola dana covid, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Koperasi, Dinas Sosial dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Sidang itu berjalan alot saat beberapa anggota DPRD mengejar secara detail pengeluaran anggaran. Bersitegang antara DPRD dan pemerintah sempat terjadi saat DPRD menelusuri anggaran di dinas perkebunan dan peternakan.

Asisten Pemerintahan dan Kesra, Abdul Razak menolak kepala dinas perkebunan dan peternakan memberi penjelasan di hadapan DPRD. Ia beralasan, persoalan itu sudah dilaporkan masyarakat ke aparat penegak hukum (APH) dan sedang dalam pemeriksaan. Usulan itu ditolak DPRD.

Meski demikian, sidang itu pun akhirnya dilanjutkan dengan mendengarkan laporan pertanggungjawaban kepala dinas perkebunan dan peternakan, Sebastian Sina Kleden. Ia memaparkan detail penggunaan anggaran covid-19 yang dikelola dinas perkebunan sebesar Rp. 1.601.890.600.

Total anggaran itu untuk membiayai lima pekerjaan yakni, budidayakan kelor di tiga lokasi yakni Adonara, Solor dan Waibalun, pengadaan benih jambu mete di Bokang, dan pengembangan hijauan makanan ternak di Boru.

Penjelasan kadis perkebunan mendapat pertanyaan-pertanyaan keras dari DPRD terkait penggunaan dana covid untuk pengembangan kelor. Meski demikian, DPRD pun akhirnya menerima penjelasan dinas perkebunan ditandai ketukan palu sepakat dari wakil ketua DPRD, Mathias Werong Enai.

Wakil Ketua DPRD Flores Timur, Mathias Werong Enai usai sidang mengatakan dengan melihat dinamika persidangan, semua persoalan yang menjadi polemik selama ini, sudah menuju titik terang.

“Sampai hari ini saya melihat dinamika persidangan memang cukup alot. Syukur karena di forum sudah buka-bukaan dan terang benderang, baik dari DPR maupun penjelasan pemerintah. Untuk menuju ke pansus lihat saja perkembangan karena masih ada OPD tekni lain. Tapi saya pastikan peluang ke sana tidak ada. Karena semua sudah digali secara bebas,” ujarnya kepada wartawan, Kamis 9 September 2021.

Ia mengatakan, semua dugaan penyimpangan anggaran dana covid-19 khusus tanaman kelor, sudah dijelaskan secara baik dinas perkebunan dan peternakan. Hanya, menjadi hambatan adalah gagalnya kegiatan itu, lantaran semua tanaman kelor mati terbakar.

“Dari penjelasan dinas perkebunan, peluang ke Pansus belum ada. Masih sebatas rekomendasi normal,” tandasnya. (*)